TINGKATKAN KINERJA PENERIMAAN, PPh KARYAWAN WAJIB KEMBALI KE DAERAH

BALIKPAPAN – Pemprov Kaltim melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus berinovasi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Salah satunya upaya peningkatan pendapatan bagi hasil dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 perusahaan yang beroperasi di Bumi Etam. Kewajiban ini pun dituangkan dalam Pergub Nomor 55 Tahun 2019.

Hal tersebut jadi pokok bahasan dalam Rapat Kerja Bapenda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim. Kegiatan dibuka oleh Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi. Selama ini PPh pasal 21 belum tersalurkan secara optimal ke Kaltim. Mengingat NPWP dari karyawan perusahaan tersebut sebagian besar terdaftar di luar daerah.

Hadir sebagai narasumber yakni Kasubdit Dana Bagi Hasil Kementerian Keuangan Bambang Rahmat Raflis, Kepala DJP Kaltimra Samon Jaya, perwakilan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota di Kaltim serta Kepala Bapenda se-Kaltim.

“Dengan melakukan sinergi, kami harapkan nanti kerja sama ini mampu menggenjot penerimaan daerah dari dana bagi hasil pajak atas Pajak Penghasilan. Sesuai arahan Gubernur Kaltim, seluruh perusahaan yang beraktivitas di sini wajib membayar pajak dengan NPWP cabang,” sebut Kepala Bapenda Hj Ismiati.

Diketahui PPh Pasal 21 adalah pajak yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi. Subjek pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Kepala Bapenda Prov. Kaltim mengatakan dengan bersinergi dengan kabupaten dan kota maka penerimaan dapat meningkat. Optimalisasi pajak tersebut dapat memberikan manfaat kembali kepada daerah dalam bentuk bagi hasil penerimaan pajak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *