TAHUN POLITIK TAK GOYANGKAN HARGA MINERBA


Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Kaltim Dra. Hj. Ismiati, M.Si mendampingi Wakil Gubernur Kaltim H. Hadi Mulyadi (kedua kanan) menghadiri Seminar Nasional “Prospek Penerimaan Negara dari Mineral, Batubara, dan Migas di Tahun Politik” di
Balai Sidang UI Depok, Jawa Barat, Senin (01/04/2019).

DEPOK – Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi didampingi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim H Wahyu Widhi Heranata dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Hj Ismiati, menghadiri Seminar Nasional “Prospek Penerimaan Negara dari Mineral, Batubara dan Migas di Tahun Politik” di Balai Sidang UI Depok, Jawa Barat, Senin (01/04/2019).

Seminar nasional ini terlaksana kerjasama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan Universitas Indonesia. Dalam rangka menyikapi pemeriksaan dengan tujuan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Hadi Mulyadi mengatakan Kaltim menjadi salah satu provinsi yang diundang pada seminar nasional ini karena memiliki wilayah tambang mineral, batubara dan migas (minyak dan gas). “Setelah seminar ini, kita akan segera menggelar rapat terbatas minerba di daerah. Guna menindaklanjuti rekomendasi dari seminar ini,” kata Hadi.

Hadir narasumber, anggota IV BPK RI Prof Rizal Djalil, Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Akademisi UI Prof Johny Wahyuadi, yang memaparkan sejumlah materi sesuai dengan bidang masing-masing. Turut hadir Rektor UI Muhammad Anis yang sekaligus membuka acara seminar.

Tampak pula kepala daerah yang wilayahnya memiliki tambang mineral, batubara dan migas, akademisi, ahli dan asosiasi pertambangan Indonesia serta perusahaan-perusahaan terkait.

Pada seminar tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan terus membangun optimisme terhadap dunia usaha sektor ESDM. Jonan menyebut, tahun 2019 yang disebut sebagai momen tahun politik diyakini tidak akan mempengaruhi harga komoditas minyak dan gas bumi (migas) juga komoditas mineral dan batubara (minerba).

“Tahun politk untuk Indonesia impact-nya ke harga hampir tidak ada. Trend internasional yang jelas mempengaruhi,” jelas Jonan di depan peserta

Jonan menguraikan, kondisi penerimaan negara pada tahun 2019 akan lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan pasar global, yaitu gejolak ekonomi dunia yang mengakibatkan fluktuasi harga komoditas migas dan minerba.

Begitu pula terjadi pada subsektor migas, permintaan (demand) dan penawaran (supply) menjadi faktor penentu utama dalam menggerakkan harga komoditas migas. “Walaupun ada perang ataupun produksi minyak di OPEC dipangkas, pada akhirnya demand-supply lah yang menentukan, demand terutama,” tegas Jonan.

Jonan menekankan bahwa stabilitas keamanan menjadi unsur penting dalam menjaga keseimbangan harga komoditas migas dan minerba ke depannya. Dengan begitu, kata dia, hal ini dapat menjamin ketersediaan dan distribusi komoditas ESDM untuk para investor. 

Di penghujung penjelasannya, Jonan menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik akan jauh lebih menentukan penerimaan negara ketimbang sekadar mengkorelasikan dengan tahun politik. “Yang lebih penting itu good governance sehingga pengelolaannya akan berkesinambungan dan lebih lama,” pungkas Jonan.

Sebagaimana diketahui, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor migas dan minerba di tahun 2018 meningkat tajam bahkan melampaui target. Migas menyumbang Rp163,4 triliun dari Rp86,5 triliun yang ditargetkan. Sementara Minerba sebesar Rp50 triliun dari Rp32,1 triliun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *