TINGKATKAN PAD, BAPENDA GALI SUMBER RETRIBUSI BARU

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMARINDA- Upaya optimalisasi penerimaan terus dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim. Selasa (16/10), dilakukan Rapat Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah.

Dalam rapat tersebut juga dibahas tentang tertib administrasi untuk unit pelaksana teknis dinas (UPTD) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemungut retribusi daerah.

Dipimpin Sekretaris Bapenda, Bpk. Budi Hartono S.E., M.Si, kegiatan yang dilakukan di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bapenda, di Jalan MT Haryono, Samarinda, itu diikuti perwakilan UPTD dan SKPD terkait.

Saat ini Bapenda beserta instansi terkait akan fokus menggali sumber retribusi baru. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Benua Etam.

“Hingga saat ini, realisasinya sudah cukup baik. Namun, kami terus berusaha meningkatkannya,” ucap Budi.(*)

 

WAGUB TARGETKAN SURPLUS PKB DI ATAS 107 PERSEN

SAMARINDA – Penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kaltim hingga awal Oktober ini mencapai 81 persen dari jumlah kendaraan wajib pajak. Hal ini disampaikan Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi ketika bersilaturahmi di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, Jalan MT Haryono Samarinda, Kamis (4/10).

Hadi mengapresiasi hasil kerja jajaran Bapenda Kaltim selama ini, terutama dalam penerimaan PKB tahun 2018. “Ya kita harapkan tahun ini bisa diatas seratus persen seperti tahun lalu,” kata Hadi Mulyadi didampingi Pj Sekprov Kaltim Dr Hj Meiliana dan Kepala Bapenda Kaltim Hj Ismiati.

Hadi bersyukur tahun lalu Kaltim sudah surplus penerimaan PKB mencapai 107 persen. Karena itu, tahun ini diharapkan capaian tersebut bisa melebihi capaian tahun lalu.

Jika memang itu bisa melebihi target, diharapkan 2019 target bisa lebih ditingkatkan lagi. Karena, dengan tingginya penerimaan PKB secara langsung akan mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim. “Kami yakin tahun depan dengan PAD yang tinggi, APBD kita akan lebih baik dari tahun ini. Jika tahun ini hanya Rp10,1 triliun, mungkin tahun depan bisa Rp11 triliun,” yakin Hadi.

Meski demikian, selama kepemimpinan Gubernur Dr H Isran Noor bersama Hadi Mulyadi tetap akan melakukan terobosan dengan berjuang meraih peningkatan pendapatan di daerah melalui perjuangan judicial review tentang dana bagi hasil (DBH) daerah kepada pemerintah pusat. Artinya, bagaimana berjuang dalam pengaturan Undang-Undang yang dinilai masih merugikan daerah.

“Yang jelas, jika PAD meningkat dan APBD juga meningkat, semoga janji-janji politik dan target selama kampanye kami bisa tercapai serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.

Sedangkan hingga kemarin, secara online penerimaan pajak kendaraan di Kaltim sudah mencapai Rp9.307.971.417. (jay/sul/humasprov kaltim)