HARGA MINYAK DUNIA JATUH SAAT PASOKAN AS MELONJAK

Harga minyak mentah dunia jatuh pada perdagangan hari ini, seiring meningkatkan pasokan bahan bakar global di tengah upaya Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Dunia (OPEC) mengurangi produksi mereka. Di sisi lain persediaan minyak mentah Amerika Serikat (AS) naik 4,5 juta barel pekan ini untuk menjadi 533.6 juta pada 17 Maret.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (22/3/2017) harga minyak mentah berjangka Brent yang menjadi patokan internasional berada di level USD50,89 per barel pada pukul 02.28 GMT atau mengalami penurunan mencapai 7 sen dari sesi terakhir. Pelemahan juga terlihat pada harga minyak mentah AS West Texas Intermediate (WTI) yang menyusut 10 sen pada level USD48,14 per barel.

Sebuat catatan ANZ Bank mengatakan kejatuhan harga minyak mentah dalam beberapa hari terakhir, lantaran seiring meningkatnya kekhawatiran bahwa stok minyak AS akan terus bertambah. American Petroleum Institute menerangkan terjadi peningkatan sebesar 4,5 juta barel atau lebih rendah dari perkiraan 2,8 juta barel, seperti disampaikan analis senior OANDA Jeffrey Halley. Continue reading HARGA MINYAK DUNIA JATUH SAAT PASOKAN AS MELONJAK

PENDAPATAN KALTIM MASIH BERGANTUNG EKSPOR MIGAS

SAMARINDA – Kegiatan ekspor merupakan komponen terbesar sumber pendapatan Kaltim, khususnya ekspor minyak dan gas bumi (migas) serta batubara. Hal itu diungkapkan Sekretaris Provinsi Kaltim Dr H Rusmadi pada Rakor Bappeda se-Kaltim dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2018 di Balikpapan, Selasa (7/3).

Menurut Rusmadi, kontribusi kegiatan ekspor tersebut terhadap pergerakan ekonomi Kaltim mencapai 50 persen dari keseluruhan komponen pendapatan daerah. “Kegiatan ekspor kita ini mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim mencapai 50 persen,” kata Rusmadi. Karenanya, saat ekspor Kaltim menurun drastis akibat kondisi ekonomi global, maka terjadi konstraksi (pertumbuhan ekonomi negatif) dalam dua tahun terakhir (2015-2016). Utamanya terhadap dua komponen ekspor yakni migas dan batubara yang mengalami penurunan harga di tingkat dunia. Padahal ekonomi Kaltim sangat bergantung pada dua komponen tersebut. Continue reading PENDAPATAN KALTIM MASIH BERGANTUNG EKSPOR MIGAS

PDRB KALTIM 2016 CAPAI RP 507,07 TRILIUN

Samarinda (ANTARA Kaltim) –  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Provinsi Kalimantan Timur sepanjang tahun 2016 mencapai Rp507,07 triliun, dengan lapangan usaha penyumbang terbesar masih dari sektor pertambangan dan penggalian.

“Dari 17 sektor usaha yang kami survei mulai semester pertama sampai semester keempat tahun 2016, penyumbang terbesar pertama dari sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai Rp219,76 triliun,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim M Habibulllah di Samarinda, Senin.

Penyumbang PDRB terbesar kedua adalah dari sektor industri manufaktur dengan nilai Rp103,99 triliun, dan disusul sektor konstruksi dengan nilai Rp42,39 triliun. Ia melanjutkan, jika dilihat perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku per triwulan sepanjang 2016, menunjukkan tingkat perkembangan yang positif. Perkembangan ini terjadi salah satunya karena harga batu bara yang terus menguat, meski belum bisa kembali sebesar harga sekitar lima tahun sebelumnya. “Perkembangan dari sektor batu bara dan penggalian pada triwulan pertama PDRB-nya senilai Rp49,31 triliun, pada triwulan kedua naik menjadi Rp49,41 triliun, triwulan ketiga kembali naik menjadi Rp52,99 triliun, dan untuk triwulan keempat naik lagi menjadi Rp68,03 triliun,” ujarnya. Continue reading PDRB KALTIM 2016 CAPAI RP 507,07 TRILIUN

KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPRD PROVINSI KALTIM KE UPT BAPENDA PROVINSI KALTIM WILAYAH KUTAI BARAT

Sendawar, Kubar – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang diketuai oleh Edy Kurniawan (Fraksi PDIP) bersama dengan beberapa anggota komisi seperti Sutrisno Toha (Fraksi Gerindra), Ismail (Fraksi Nasdem) dan Ahmad (Fraksi Golkar) didampingi beberapa staf Sekwan, melakukan kunjungan kerja ke kantor UPT BAPENDA Prov. Kaltim pada hari Jumat, 3 Maret 2017.

Kunjungan Kerja Komisi II ini bertujuan untuk melihat secara langsung Optimalisasi PAD khususnya Penerimaan PKB dan BBNKB alat-alat berat / besar. Dari hasil pertemuan, ada beberapa poin yang dihasilkan. Diantaranya Ketua Komisi II akan menyampaikan kepada Bupati Kubar melalui jalur Politik sesama Partai PDIP untuk dapat membantu dan mendukung dalam upaya Optimalisasi PKB dan BBNKB alat-alat berat/besar, khususnya pada perusahaan yang masih menunggak PKB dan BBNKB alat berat, mendukung dan mengupayakan untuk meningkatkan atau memperbesar anggaran belanja Bapenda pada APBD yang akan datang, serta akan berkoordinasi dengan Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan satu atap untuk dapat mengingatkan perusahaan-perusahaan yang tidak atau belum memenuhi kewajiban dalam membayar PKB dan BBNKB alat-alat berat/besar melaui Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan satu Atap, untuk mencabut ijin operasi perusahaan tersebut. Continue reading KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPRD PROVINSI KALTIM KE UPT BAPENDA PROVINSI KALTIM WILAYAH KUTAI BARAT

Test Kesehatan PNS di Lingkungan BAPENDA PROV. KALTIM

Samarinda – Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan tes urine terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkup Bapenda  Provinsi Kaltim yang dilakukan di RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam pada hari Jumat 3 Maret 2017. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program Kaltim bebas narkoba yang dicanangkan oleh Gubernur Kaltim.

Tes urine ini dilakukan untuk mengetahui apakah pegawai Bapenda Kaltim ada yang terindikasi menggunaakan narkoba, jika hasil tes urine terdapat indikasi PNS yang menggunakan narkoba, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, sebelum pelaksanaan tes narkoba dilakukan tes kesehatan untuk seluruh pegawai negeri sipil dan pegawai kontrak di ruang lingkup Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim dalam rangka peningkatan kesehatan seluruh pegawai.

KEPALA DAERAH HARUS LAKUKAN LANGKAH KONKRIT BERANTAS PUNGLI

JAKARTA – Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP menegaskan, Presiden Joko Widodo meminta kepada semua kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota untuk  melakukan langkah konkrit dalam pemberantasan Pengutan Liar (pungli) yang kini masih banyak di jumpai dalam kegiatan kehidupan sehari-hari.

Presiden mengatakan pungli termasuk salah satu masalah yang harus diselesaikan bersama dalam rangka menindaklanjuti  keluhan-keluhan masyarakat, serta untuk mempercepat program pemerintah,  oleh karena itu  presiden mengajak seluruh gubernur,  bupati dan walikota  untuk melakukan langkah konkret memberantas pungli di berbagai lini,  dengan  operasi  pemberantasn pungli (OPP) akan efektif dengan adanya keterpaduan.

“Diminta semua gubernur, bupati dan walikota untuk lebih gencar memberikan pengawasan serta memberikan peringatan kepada semua jajarannya masing-masing untuk tidak melakukan pungutan liar,”jelas  Mukmin Faisyal, usai mengikuti  Rapat Koordinasi  gubernur se Indonesia  dengan Presisen Joko Widodo, yang berlansung di Istana Negara Jakarta, Kamis (20/10).

Selai itu, kata Mukmin  Presiden Joko Widodo juga menyoroti masalah perizinan yang juga ada keterkaitan dengan pungli, tidak saja dalam mengurus KTP, pembuatan sertifikat, pungli pelabuhan, kantor, rumah sakit,  masalah perijinan yang dikeluhkan banyak pihak termasuk investor, investor kadang dipersulit  dan diperpanjang waktunya dalam pengurusan ijin.  Oleh karenanya, hal seperti itu tidak boleh lagi terjadi dengan memperketat pengawasan.

“Jika daerah masih mempersulit dan memperlambat perijinan, dikhatirkan para investor bisa tidak jadi berimvestasi di daerah, dan hal itu tentunya sangat merugikan daerah sendiri,”katanya. Continue reading KEPALA DAERAH HARUS LAKUKAN LANGKAH KONKRIT BERANTAS PUNGLI