BAPENDA RAIH DUA PENGHARGAAN HARI OTDA 2019

SAMARINDA- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Kaltim meraih dua penghargaan pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXIII, Kamis (25/4). Penyerahan dilakukan usai upacara di Halaman Kantor Gubernur Kaltim.

Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menyerahkan piagam kepada Kepala Bapenda Prov. Kaltim Dra. Hj. Ismiati, M.Si, untuk Kategori Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2018 dan Kategori Penerapan Budaya Kerja 2018.

“Bapenda mendapatkan penghargaan terbaik ketiga untuk dua kategori tersebut. Tentu kami tak berpuas diri dan terus berbenah agar semakin baik lagi,” ucap Ibu Ismiati.

BAPENDA RAMAIKAN KALTIM FAIR, LAYANAN PAJAK MAKIN DEKAT DENGAN MASYARAKAT

SAMARINDA – Gelaran Kaltim Fair dibuka Kamis (25/4) oleh Plt. Sekda Prov. Kaltim Dr Hj Meiliana, S.E, M.M. Acara tersebut berlangsung hingga Ahad (28/4).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Kaltim Dra. Hj. Ismiati mengatakan, Bapenda Kaltim juga ikut ambil bagian dalam pameran pembangunan ini.

“Di stan Bapenda, kami juga memberikan layanan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Bisa langsung cetak SKPD/STNK juga. Selain itu, masyarakat juga bisa mengetahui berbagai terobosan yang telah kami lakukan,” ungkapnya.

Ibu Ismiati mengatakan, saat ini layanan pajak makin dekat dengan masyarakat. Salah satu contohnya adalah Samsat Delivery Pos (Sadelpos). Cukup menunggu di rumah, berkas pengurusan pajak kendaraan akan dijemput dan diantar kembali oleh petugas pos yang khusus ditunjuk untuk melayani wajib pajak.

“Jadi sangat efisien. Masyarakat cukup membayar biaya jasa antar-jemput sebesar Rp 24 ribu, masih terjangkau,” paparnya.

Wajib pajak, kata Ibu Ismiati, juga bisa memanfaatkan pembayaran pajak kendaraan di mitra perbankan seperti Bankaltimtara, BCA, BNI, BTN, Mandiri, BRIsyariah, serta di gerai retail modern yakni Indomaret.

BAPENDA KOMIT PERANGI NARKOBA

Komitmen Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim tak hanya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam hal pembayaran pajak. Badan yang dipimpin oleh Dra. Hj. Ismiati M.Si ini juga dengan tegas menolak penyalahgunaan narkoba. Hal itu dibuktikan dengan pemeriksaan tes urine seluruh pegawai Bapenda Prov. Kaltim tanpa terkecuali pada Senin (15/5). Pemeriksaan ini merupakan langkah Pemprov Kaltim menghadirkan aparatur yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Hal ini juga menjadi salah satu program pemerintah provinsi lewat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov. Kaltim, sesuai dengan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Pemeriksaan dilakukan oleh perwakilan BNN Samarinda dan RSKD Atma Husada Mahakam, Samarinda.

TAX GATHERING PEMKAB KUTIM

Kepala Bapenda Prov. Kaltim Dra. Hj. Ismiati M.Si menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Tax Gathering 2019 gelaran Pemkab Kutim

JAKARTA- Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutai Timur (Kutim) mengadakan Tax Gathering Wajib Pajak Besar di sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan (P3) di wilayah Kutim. Kegiatan dilakukan pada Kamis (28/3) di Hotel Red Top Jakarta.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Kaltim Dra. Hj. Ismiati, M.Si hadir sebagai narasumber bersama Kepala Kanwil DJP Kaltimra, Kajati Kaltim, dan Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Dalam paparannya, Ibu Ismiati fokus menyampaikan tentang dana bagi hasil dari provinsi ke kabupaten/kota. Dia mengatakan, semakin besar realisasi penerimaan pajak daerah maka hasilnya akan semakin baik untuk masyarakat daerah.
“Dari total realisasi PBBKB sebesar Rp 2,77 triliun, secara keseluruhan penerimaan tersebut hanya untuk belanja bagi hasil, belanja pendidikan, dan belanja kesehatan yang wajib dialokasikan pada APBD. Tidak untuk belanja prioritas lainnya,” katanya.
Ibu Ismiati mengatakan, selama ini pemkab/pemkot mendapatkan dana bagi hasil pajak sebesar 30 persen. Dengan pengoptimalan penerimaan pajak daerah, maka dana bagi hasil pajak ke daerah nominalnya akan semakin besar.
“Banyak hal yang bisa dieksplorasi oleh Bapenda tingkat kabupaten dan kota untuk penerimaan pajak. Dengan saling bekerja sama, nantinya manfaat bisa dirasakan lebih luas lagi,” kata Ibu Ismiati.

TAHUN POLITIK TAK GOYANGKAN HARGA MINERBA


Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Kaltim Dra. Hj. Ismiati, M.Si mendampingi Wakil Gubernur Kaltim H. Hadi Mulyadi (kedua kanan) menghadiri Seminar Nasional “Prospek Penerimaan Negara dari Mineral, Batubara, dan Migas di Tahun Politik” di
Balai Sidang UI Depok, Jawa Barat, Senin (01/04/2019).

DEPOK – Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi didampingi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim H Wahyu Widhi Heranata dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Hj Ismiati, menghadiri Seminar Nasional “Prospek Penerimaan Negara dari Mineral, Batubara dan Migas di Tahun Politik” di Balai Sidang UI Depok, Jawa Barat, Senin (01/04/2019).

Seminar nasional ini terlaksana kerjasama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan Universitas Indonesia. Dalam rangka menyikapi pemeriksaan dengan tujuan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Hadi Mulyadi mengatakan Kaltim menjadi salah satu provinsi yang diundang pada seminar nasional ini karena memiliki wilayah tambang mineral, batubara dan migas (minyak dan gas). “Setelah seminar ini, kita akan segera menggelar rapat terbatas minerba di daerah. Guna menindaklanjuti rekomendasi dari seminar ini,” kata Hadi.

Hadir narasumber, anggota IV BPK RI Prof Rizal Djalil, Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Akademisi UI Prof Johny Wahyuadi, yang memaparkan sejumlah materi sesuai dengan bidang masing-masing. Turut hadir Rektor UI Muhammad Anis yang sekaligus membuka acara seminar.

Tampak pula kepala daerah yang wilayahnya memiliki tambang mineral, batubara dan migas, akademisi, ahli dan asosiasi pertambangan Indonesia serta perusahaan-perusahaan terkait.

Pada seminar tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan terus membangun optimisme terhadap dunia usaha sektor ESDM. Jonan menyebut, tahun 2019 yang disebut sebagai momen tahun politik diyakini tidak akan mempengaruhi harga komoditas minyak dan gas bumi (migas) juga komoditas mineral dan batubara (minerba).

“Tahun politk untuk Indonesia impact-nya ke harga hampir tidak ada. Trend internasional yang jelas mempengaruhi,” jelas Jonan di depan peserta

Jonan menguraikan, kondisi penerimaan negara pada tahun 2019 akan lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan pasar global, yaitu gejolak ekonomi dunia yang mengakibatkan fluktuasi harga komoditas migas dan minerba.

Begitu pula terjadi pada subsektor migas, permintaan (demand) dan penawaran (supply) menjadi faktor penentu utama dalam menggerakkan harga komoditas migas. “Walaupun ada perang ataupun produksi minyak di OPEC dipangkas, pada akhirnya demand-supply lah yang menentukan, demand terutama,” tegas Jonan.

Jonan menekankan bahwa stabilitas keamanan menjadi unsur penting dalam menjaga keseimbangan harga komoditas migas dan minerba ke depannya. Dengan begitu, kata dia, hal ini dapat menjamin ketersediaan dan distribusi komoditas ESDM untuk para investor. 

Di penghujung penjelasannya, Jonan menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik akan jauh lebih menentukan penerimaan negara ketimbang sekadar mengkorelasikan dengan tahun politik. “Yang lebih penting itu good governance sehingga pengelolaannya akan berkesinambungan dan lebih lama,” pungkas Jonan.

Sebagaimana diketahui, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor migas dan minerba di tahun 2018 meningkat tajam bahkan melampaui target. Migas menyumbang Rp163,4 triliun dari Rp86,5 triliun yang ditargetkan. Sementara Minerba sebesar Rp50 triliun dari Rp32,1 triliun.