SADELPOS JADI KEBANGGAAN KALTIM

SEMARANG- Wakil Gubernur Kalimantan Timur H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si menerima Award Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin di Hotel Gumaya Semarang, Kamis (18/7).

Bukan hal mudah masuk dijajaran Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Sejak kompetisi dibuka awal tahun lalu, sebanyak 3.156 proposal yang ikut serta. Namun, hanya 1.627 proposal yang lolos seleksi administrasi. Kemudian terpilih 99 inovasi dari hasil penilaian tim evaluasi dan tim panelis independen.

“Menteri Syafruddin memberikan apresiasi untuk SADELPOS (Samsat Delivery Pos), karena inovasi ini merupakan wujud upaya pemprov dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh warga,” ungkap Wagub.

Senin (15/7), inovasi SADELPOS (Samsat Delivery Pos) dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Kaltim mengikuti tahapan selanjutnya yakni Presentasi dan Wawancara di Jakarta.

Wagub didampingi Kepala Bapenda Prov Kaltim Dra. Hj. Ismiati, M.Si, Pimpinan PT Pos Indonesia Cabang Balikpapan, beserta tim, langsung menyajikan paparan di hadapan tim panel independen yang dipimpin J.B Kristiadi.

Dalam paparan yang singkat, padat, dan jelas, Wagub menjelaskan bahwa SADELPOS merupakan salah satu upaya Pemprov Kaltim menghadirkan layanan baik untuk masyarakat. Selain memberikan manfaat kepada warga, SADELPOS juga membantu pemprov untuk mendorong penerimaan pajak, serta meningkatkan kinerja BUMN yakni PT Pos Indonesia.

“Masyarakat terbantu karena tak perlu jauh-jauh ke kantor samsat untuk mengurus pajak kendaraan bermotor. Cukup telepon Pak Pos, biaya jasanya pun sangat terjangkau yakni Rp 12 ribu masing-masing untuk ongkos jemput dan antar.

Layanan ini begitu diminati masyarakat. Ibu Ismiati menambahkan, dari seluruh penerimaan PKB melalui e-Samsat, penerimaan dari PT Pos Indonesia menduduki transaksi terbesar. Sebab, layanan PT Pos Indonesia tersebar di seluruh pelosok Kalimantan Timur. Sepanjang tahun 2017, tercatat sebanyak 2.803 unit kendaraan membayarkan pajaknya lewat PT Pos Indonesia dengan besar penerimaan Rp 1,35 miliar.

Jumlahnya melonjak pada 2018 tercatat sebanyak 18.127 unit kendaraan dengan total penerimaan Rp 10,29 miliar. Sampai dengan Juni 2019, sebanyak 9.199 unit kendaraan dengan jumlah penerimaan Rp 6,04 miliar masuk ke kas daerah dari layanan ini.

Setelah wawancara akan dilakukan survey ke unit pelayanan publik yang memiliki inovasi untuk menentukan Top 45 KIPP 2019.

“Kami optimistis dengan dampak positif yang begitu besar dirasakan oleh semua pihak, inovasi ini bisa kembali masuk ke Top 45. Namun, hal terpenting adalah kami akan berkomitmen untuk terus menyediakan layanan terbaik di segala bidang,” ungkap Wagub.

BAPENDA GELAR RAPAT PENYESUAIAN TARIF NJKB BARU

BALIKPAPAN– Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14/2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB 2019, maka Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Kaltim bakal melakukan penyesuaian perhitungan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan Nilai Jual Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebelum tahun 2019.

Kamis (9/5), dilakukan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) yang akan mengatur penyesuaian tersebut, di Balikpapan. Kepala Bapenda Prov. Kaltim Dra. Hj. Ismiati, M.Si, menekankan perubahan NJKB memerhatikan harga pasaran umum (HPU) serta jumlah kendaraan yang banyak digunakan di Kaltim. Sebab, menurut Ibu Ismiati, naik dan turunnya NJKB bakal berpengaruh pada pendapatan PKB.

“Dengan penyesuaian itu, kami optimistis target PKB dan BBNKB 2019 tetap akan tercapai. Sampai hari ini, penerimaan PKB telah mencapai 41,57 persen dari target Rp 800 miliar. Sementara BBNKB sebesar 46,06 persen dari target Rp 800 miliar,” ungkapnya.

Optimisme capaian target itu juga didukung dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang membaik. Ibu Ismiati mengatakan, dari asesmen Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw–BI) Kaltim, peningkatan pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan II 2019 didorong oleh naiknya kinerja seluruh lapangan usaha utama Kaltim. Terutama pertambangan.

Berdasarkan hasil asesmen terhadap indikator-indikator makroekonomi, BI pun berasumsi pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan II 2019 diperkirakan berada pada kisaran 3,35-3,75 persen (yoy).

GUBERNUR APRESIASI KONTRIBUSI WAPU PBBKB

JAKARTA – Gubernur Kaltim H Isran Noor menyapa para Penyedia BBM dan Wajib Pungut (Wapu) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Kaltim, dalam acara Ramah Tamah yang dilakukan di Hotel Grand Sahid Jakarta, Senin (29/4).

“Atas nama pemerintah dan mewakili masyarakat Kaltim, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh penyedia BBM dan Wapu di Kaltim. Sebab telah berkontribusi dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kaltim,” ungkap Bapak Isran.

Dalam kesempatan ini Gubernur Isran berpesan agar penyedia BBM maupun Wajib Pungut PBBKB transparan, termasuk penyampaian pajaknya kepada pemerintah. Gubernur berharap, seiring membaiknya kondisi ekonomi maka kontribusi yang diberikan akan semakin meningkat. Hadir mendampingi Plt Sekprov Kaltim Hj Meiliana serta Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Hendriwan.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Kaltim Dra. Hj. Ismiati, M.Si mengatakan terdapat 22 Wapu di Kaltim. Pada tahun 2018, dari total realisasi PAD sebesar Rp 5,75 triliun, capaian PBBKB tercatat sebesar Rp 2,75 triliun.

“PBBKB berkontribusi kurang lebih 40 persen dari total PAD Kaltim pada tahun 2018,” ucap Ibu Ismiati.

BAPENDA RAIH PENGHARGAAN STAND INFORMASI PUBLIK TERBAIK DALAM KALTIM FAIR 2019

SAMARINDA – Gelaran Kaltim Fair yang berlangsung sejak Kamis (26/4) baru saja ditutup Ahad (28/4) oleh Plt. Sekprov Kaltim Hj Meiliana.

Dalam acara penutupan, diberikan pula penghargaan kepada stand peserta Kaltim Fair untuk beberapa kategori. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Kaltim mendapatkan penghargaan Terbaik II untuk kategori Stand Informasi Publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kami berterima kasih untuk penghargaan yang diberikan. Bapenda berkomitmen memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” kata Kepala Bapenda Prov Kaltim Dra. Hj. Ismiati, Msi.

Bicara soal informasi publik, Bapenda sudah semakin transparan. Keterbukaan tersebut dibuktikan lewat Sistem Informasi Monitoring Pajak Kendaraan Bermotor (Simpator). Layanan berbasis web itu menampilkan seluruh penerimaan PKB dan BBNKB wajib pajak di Kaltim secara real time.

Dalam gelaran Kaltim Fair, stand Bapenda Prov. Kaltim juga melayani pembayaran pajak yang biasa dilakukan di Kantor Samsat.

BAPENDA RAIH DUA PENGHARGAAN HARI OTDA 2019

SAMARINDA- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Kaltim meraih dua penghargaan pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXIII, Kamis (25/4). Penyerahan dilakukan usai upacara di Halaman Kantor Gubernur Kaltim.

Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menyerahkan piagam kepada Kepala Bapenda Prov. Kaltim Dra. Hj. Ismiati, M.Si, untuk Kategori Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2018 dan Kategori Penerapan Budaya Kerja 2018.

“Bapenda mendapatkan penghargaan terbaik ketiga untuk dua kategori tersebut. Tentu kami tak berpuas diri dan terus berbenah agar semakin baik lagi,” ucap Ibu Ismiati.

BAPENDA RAMAIKAN KALTIM FAIR, LAYANAN PAJAK MAKIN DEKAT DENGAN MASYARAKAT

SAMARINDA – Gelaran Kaltim Fair dibuka Kamis (25/4) oleh Plt. Sekda Prov. Kaltim Dr Hj Meiliana, S.E, M.M. Acara tersebut berlangsung hingga Ahad (28/4).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Kaltim Dra. Hj. Ismiati mengatakan, Bapenda Kaltim juga ikut ambil bagian dalam pameran pembangunan ini.

“Di stan Bapenda, kami juga memberikan layanan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Bisa langsung cetak SKPD/STNK juga. Selain itu, masyarakat juga bisa mengetahui berbagai terobosan yang telah kami lakukan,” ungkapnya.

Ibu Ismiati mengatakan, saat ini layanan pajak makin dekat dengan masyarakat. Salah satu contohnya adalah Samsat Delivery Pos (Sadelpos). Cukup menunggu di rumah, berkas pengurusan pajak kendaraan akan dijemput dan diantar kembali oleh petugas pos yang khusus ditunjuk untuk melayani wajib pajak.

“Jadi sangat efisien. Masyarakat cukup membayar biaya jasa antar-jemput sebesar Rp 24 ribu, masih terjangkau,” paparnya.

Wajib pajak, kata Ibu Ismiati, juga bisa memanfaatkan pembayaran pajak kendaraan di mitra perbankan seperti Bankaltimtara, BCA, BNI, BTN, Mandiri, BRIsyariah, serta di gerai retail modern yakni Indomaret.