BAPENDA GELAR RAPAT PENYESUAIAN TARIF NJKB BARU

BALIKPAPAN– Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14/2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB 2019, maka Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Kaltim bakal melakukan penyesuaian perhitungan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan Nilai Jual Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebelum tahun 2019.

Kamis (9/5), dilakukan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) yang akan mengatur penyesuaian tersebut, di Balikpapan. Kepala Bapenda Prov. Kaltim Dra. Hj. Ismiati, M.Si, menekankan perubahan NJKB memerhatikan harga pasaran umum (HPU) serta jumlah kendaraan yang banyak digunakan di Kaltim. Sebab, menurut Ibu Ismiati, naik dan turunnya NJKB bakal berpengaruh pada pendapatan PKB.

“Dengan penyesuaian itu, kami optimistis target PKB dan BBNKB 2019 tetap akan tercapai. Sampai hari ini, penerimaan PKB telah mencapai 41,57 persen dari target Rp 800 miliar. Sementara BBNKB sebesar 46,06 persen dari target Rp 800 miliar,” ungkapnya.

Optimisme capaian target itu juga didukung dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang membaik. Ibu Ismiati mengatakan, dari asesmen Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw–BI) Kaltim, peningkatan pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan II 2019 didorong oleh naiknya kinerja seluruh lapangan usaha utama Kaltim. Terutama pertambangan.

Berdasarkan hasil asesmen terhadap indikator-indikator makroekonomi, BI pun berasumsi pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan II 2019 diperkirakan berada pada kisaran 3,35-3,75 persen (yoy).

GUBERNUR APRESIASI KONTRIBUSI WAPU PBBKB

JAKARTA – Gubernur Kaltim H Isran Noor menyapa para Penyedia BBM dan Wajib Pungut (Wapu) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Kaltim, dalam acara Ramah Tamah yang dilakukan di Hotel Grand Sahid Jakarta, Senin (29/4).

“Atas nama pemerintah dan mewakili masyarakat Kaltim, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh penyedia BBM dan Wapu di Kaltim. Sebab telah berkontribusi dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kaltim,” ungkap Bapak Isran.

Dalam kesempatan ini Gubernur Isran berpesan agar penyedia BBM maupun Wajib Pungut PBBKB transparan, termasuk penyampaian pajaknya kepada pemerintah. Gubernur berharap, seiring membaiknya kondisi ekonomi maka kontribusi yang diberikan akan semakin meningkat. Hadir mendampingi Plt Sekprov Kaltim Hj Meiliana serta Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Hendriwan.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Kaltim Dra. Hj. Ismiati, M.Si mengatakan terdapat 22 Wapu di Kaltim. Pada tahun 2018, dari total realisasi PAD sebesar Rp 5,75 triliun, capaian PBBKB tercatat sebesar Rp 2,75 triliun.

“PBBKB berkontribusi kurang lebih 40 persen dari total PAD Kaltim pada tahun 2018,” ucap Ibu Ismiati.

BAPENDA RAIH PENGHARGAAN STAND INFORMASI PUBLIK TERBAIK DALAM KALTIM FAIR 2019

SAMARINDA – Gelaran Kaltim Fair yang berlangsung sejak Kamis (26/4) baru saja ditutup Ahad (28/4) oleh Plt. Sekprov Kaltim Hj Meiliana.

Dalam acara penutupan, diberikan pula penghargaan kepada stand peserta Kaltim Fair untuk beberapa kategori. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Kaltim mendapatkan penghargaan Terbaik II untuk kategori Stand Informasi Publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kami berterima kasih untuk penghargaan yang diberikan. Bapenda berkomitmen memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” kata Kepala Bapenda Prov Kaltim Dra. Hj. Ismiati, Msi.

Bicara soal informasi publik, Bapenda sudah semakin transparan. Keterbukaan tersebut dibuktikan lewat Sistem Informasi Monitoring Pajak Kendaraan Bermotor (Simpator). Layanan berbasis web itu menampilkan seluruh penerimaan PKB dan BBNKB wajib pajak di Kaltim secara real time.

Dalam gelaran Kaltim Fair, stand Bapenda Prov. Kaltim juga melayani pembayaran pajak yang biasa dilakukan di Kantor Samsat.

BAPENDA RAIH DUA PENGHARGAAN HARI OTDA 2019

SAMARINDA- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Kaltim meraih dua penghargaan pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXIII, Kamis (25/4). Penyerahan dilakukan usai upacara di Halaman Kantor Gubernur Kaltim.

Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menyerahkan piagam kepada Kepala Bapenda Prov. Kaltim Dra. Hj. Ismiati, M.Si, untuk Kategori Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2018 dan Kategori Penerapan Budaya Kerja 2018.

“Bapenda mendapatkan penghargaan terbaik ketiga untuk dua kategori tersebut. Tentu kami tak berpuas diri dan terus berbenah agar semakin baik lagi,” ucap Ibu Ismiati.

BAPENDA RAMAIKAN KALTIM FAIR, LAYANAN PAJAK MAKIN DEKAT DENGAN MASYARAKAT

SAMARINDA – Gelaran Kaltim Fair dibuka Kamis (25/4) oleh Plt. Sekda Prov. Kaltim Dr Hj Meiliana, S.E, M.M. Acara tersebut berlangsung hingga Ahad (28/4).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Kaltim Dra. Hj. Ismiati mengatakan, Bapenda Kaltim juga ikut ambil bagian dalam pameran pembangunan ini.

“Di stan Bapenda, kami juga memberikan layanan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Bisa langsung cetak SKPD/STNK juga. Selain itu, masyarakat juga bisa mengetahui berbagai terobosan yang telah kami lakukan,” ungkapnya.

Ibu Ismiati mengatakan, saat ini layanan pajak makin dekat dengan masyarakat. Salah satu contohnya adalah Samsat Delivery Pos (Sadelpos). Cukup menunggu di rumah, berkas pengurusan pajak kendaraan akan dijemput dan diantar kembali oleh petugas pos yang khusus ditunjuk untuk melayani wajib pajak.

“Jadi sangat efisien. Masyarakat cukup membayar biaya jasa antar-jemput sebesar Rp 24 ribu, masih terjangkau,” paparnya.

Wajib pajak, kata Ibu Ismiati, juga bisa memanfaatkan pembayaran pajak kendaraan di mitra perbankan seperti Bankaltimtara, BCA, BNI, BTN, Mandiri, BRIsyariah, serta di gerai retail modern yakni Indomaret.

TAX GATHERING PEMKAB KUTIM

Kepala Bapenda Prov. Kaltim Dra. Hj. Ismiati M.Si menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Tax Gathering 2019 gelaran Pemkab Kutim

JAKARTA- Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutai Timur (Kutim) mengadakan Tax Gathering Wajib Pajak Besar di sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan (P3) di wilayah Kutim. Kegiatan dilakukan pada Kamis (28/3) di Hotel Red Top Jakarta.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Kaltim Dra. Hj. Ismiati, M.Si hadir sebagai narasumber bersama Kepala Kanwil DJP Kaltimra, Kajati Kaltim, dan Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Dalam paparannya, Ibu Ismiati fokus menyampaikan tentang dana bagi hasil dari provinsi ke kabupaten/kota. Dia mengatakan, semakin besar realisasi penerimaan pajak daerah maka hasilnya akan semakin baik untuk masyarakat daerah.
“Dari total realisasi PBBKB sebesar Rp 2,77 triliun, secara keseluruhan penerimaan tersebut hanya untuk belanja bagi hasil, belanja pendidikan, dan belanja kesehatan yang wajib dialokasikan pada APBD. Tidak untuk belanja prioritas lainnya,” katanya.
Ibu Ismiati mengatakan, selama ini pemkab/pemkot mendapatkan dana bagi hasil pajak sebesar 30 persen. Dengan pengoptimalan penerimaan pajak daerah, maka dana bagi hasil pajak ke daerah nominalnya akan semakin besar.
“Banyak hal yang bisa dieksplorasi oleh Bapenda tingkat kabupaten dan kota untuk penerimaan pajak. Dengan saling bekerja sama, nantinya manfaat bisa dirasakan lebih luas lagi,” kata Ibu Ismiati.