SADELPOS JADI KEBANGGAAN KALTIM

SEMARANG- Wakil Gubernur Kalimantan Timur H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si menerima Award Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin di Hotel Gumaya Semarang, Kamis (18/7).

Bukan hal mudah masuk dijajaran Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Sejak kompetisi dibuka awal tahun lalu, sebanyak 3.156 proposal yang ikut serta. Namun, hanya 1.627 proposal yang lolos seleksi administrasi. Kemudian terpilih 99 inovasi dari hasil penilaian tim evaluasi dan tim panelis independen.

“Menteri Syafruddin memberikan apresiasi untuk SADELPOS (Samsat Delivery Pos), karena inovasi ini merupakan wujud upaya pemprov dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh warga,” ungkap Wagub.

Senin (15/7), inovasi SADELPOS (Samsat Delivery Pos) dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Kaltim mengikuti tahapan selanjutnya yakni Presentasi dan Wawancara di Jakarta.

Wagub didampingi Kepala Bapenda Prov Kaltim Dra. Hj. Ismiati, M.Si, Pimpinan PT Pos Indonesia Cabang Balikpapan, beserta tim, langsung menyajikan paparan di hadapan tim panel independen yang dipimpin J.B Kristiadi.

Dalam paparan yang singkat, padat, dan jelas, Wagub menjelaskan bahwa SADELPOS merupakan salah satu upaya Pemprov Kaltim menghadirkan layanan baik untuk masyarakat. Selain memberikan manfaat kepada warga, SADELPOS juga membantu pemprov untuk mendorong penerimaan pajak, serta meningkatkan kinerja BUMN yakni PT Pos Indonesia.

“Masyarakat terbantu karena tak perlu jauh-jauh ke kantor samsat untuk mengurus pajak kendaraan bermotor. Cukup telepon Pak Pos, biaya jasanya pun sangat terjangkau yakni Rp 12 ribu masing-masing untuk ongkos jemput dan antar.

Layanan ini begitu diminati masyarakat. Ibu Ismiati menambahkan, dari seluruh penerimaan PKB melalui e-Samsat, penerimaan dari PT Pos Indonesia menduduki transaksi terbesar. Sebab, layanan PT Pos Indonesia tersebar di seluruh pelosok Kalimantan Timur. Sepanjang tahun 2017, tercatat sebanyak 2.803 unit kendaraan membayarkan pajaknya lewat PT Pos Indonesia dengan besar penerimaan Rp 1,35 miliar.

Jumlahnya melonjak pada 2018 tercatat sebanyak 18.127 unit kendaraan dengan total penerimaan Rp 10,29 miliar. Sampai dengan Juni 2019, sebanyak 9.199 unit kendaraan dengan jumlah penerimaan Rp 6,04 miliar masuk ke kas daerah dari layanan ini.

Setelah wawancara akan dilakukan survey ke unit pelayanan publik yang memiliki inovasi untuk menentukan Top 45 KIPP 2019.

“Kami optimistis dengan dampak positif yang begitu besar dirasakan oleh semua pihak, inovasi ini bisa kembali masuk ke Top 45. Namun, hal terpenting adalah kami akan berkomitmen untuk terus menyediakan layanan terbaik di segala bidang,” ungkap Wagub.

BULAN PENUH BERKAH, PELAYANAN SAMSAT TETAP OPTIMAL

BALIKPAPAN – Meski sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan 1440 H, seluruh petugas pelayanan di Kantor Samsat tetap memberikan pelayanan prima. Salah satunya di Samsat Corner Balikpapan Super-Block (BSB), yang baru saja dibuka beberapa waktu lalu dan berdampingan dengan layanan pembuatan SIM.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Kaltim Dra. Hj. Ismiati, M.Si, pada Kamis (9/5) melakukan peninjauan untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Ibu Ismiati memberikan apresiasi kepada petugas yang tetap bekerja dengan baik.

“Bekerja dengan sepenuh hati juga bagian dari ibadah yang bisa dilakukan pada saat Bulan Suci Ramadan. Kepuasan masyarakat sebagai wajib pajak jadi prioritas kami,” sebutnya.

Bapenda Prov. Kaltim, kata dia, juga tak henti memberikan inovasi layanan agar semakin mempermudah masyarakat. Bila tak sempat ke Kantor Samsat, telah tersedia beberapa pilihan cara pembayaran pajak kendaraan.

“Masyarakat bisa memanfaatkan layanan Samsat Delivery Pos (Sadelpos) atau bayar di Indomaret. Layanan e-Samsat kami juga tersedia di beberapa perbankan seperti Bankaltimtara, BNI, BCA, BTN, BRIsyariah, dan Mandiri,” beber Ibu Ismiati.

Setelah meninjau Samsat Corner BSB, Ibu Ismiati juga mengunjungi Kantor Samsat Markoni Balikpapan. Di kantor pelayanan ini baru saja dilakukan renovasi bangunan dan sedang dalam tahap penilaian tim ISO 9001:2015.

“Saya memastikan fasilitas pelayanan harus baik,” ucap Ibu Ismiati.

Diketahui, ISO 9001:2015 adalah standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. Implementasi ISO diharapkan sebagai langkah awal menuju pelayanan publik yang prima di bidang kesamsatan.

BAPENDA GELAR RAPAT PENYESUAIAN TARIF NJKB BARU

BALIKPAPAN– Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14/2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB 2019, maka Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Kaltim bakal melakukan penyesuaian perhitungan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan Nilai Jual Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebelum tahun 2019.

Kamis (9/5), dilakukan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) yang akan mengatur penyesuaian tersebut, di Balikpapan. Kepala Bapenda Prov. Kaltim Dra. Hj. Ismiati, M.Si, menekankan perubahan NJKB memerhatikan harga pasaran umum (HPU) serta jumlah kendaraan yang banyak digunakan di Kaltim. Sebab, menurut Ibu Ismiati, naik dan turunnya NJKB bakal berpengaruh pada pendapatan PKB.

“Dengan penyesuaian itu, kami optimistis target PKB dan BBNKB 2019 tetap akan tercapai. Sampai hari ini, penerimaan PKB telah mencapai 41,57 persen dari target Rp 800 miliar. Sementara BBNKB sebesar 46,06 persen dari target Rp 800 miliar,” ungkapnya.

Optimisme capaian target itu juga didukung dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang membaik. Ibu Ismiati mengatakan, dari asesmen Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw–BI) Kaltim, peningkatan pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan II 2019 didorong oleh naiknya kinerja seluruh lapangan usaha utama Kaltim. Terutama pertambangan.

Berdasarkan hasil asesmen terhadap indikator-indikator makroekonomi, BI pun berasumsi pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan II 2019 diperkirakan berada pada kisaran 3,35-3,75 persen (yoy).

GUBERNUR APRESIASI KONTRIBUSI WAPU PBBKB

JAKARTA – Gubernur Kaltim H Isran Noor menyapa para Penyedia BBM dan Wajib Pungut (Wapu) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Kaltim, dalam acara Ramah Tamah yang dilakukan di Hotel Grand Sahid Jakarta, Senin (29/4).

“Atas nama pemerintah dan mewakili masyarakat Kaltim, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh penyedia BBM dan Wapu di Kaltim. Sebab telah berkontribusi dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kaltim,” ungkap Bapak Isran.

Dalam kesempatan ini Gubernur Isran berpesan agar penyedia BBM maupun Wajib Pungut PBBKB transparan, termasuk penyampaian pajaknya kepada pemerintah. Gubernur berharap, seiring membaiknya kondisi ekonomi maka kontribusi yang diberikan akan semakin meningkat. Hadir mendampingi Plt Sekprov Kaltim Hj Meiliana serta Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Hendriwan.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Kaltim Dra. Hj. Ismiati, M.Si mengatakan terdapat 22 Wapu di Kaltim. Pada tahun 2018, dari total realisasi PAD sebesar Rp 5,75 triliun, capaian PBBKB tercatat sebesar Rp 2,75 triliun.

“PBBKB berkontribusi kurang lebih 40 persen dari total PAD Kaltim pada tahun 2018,” ucap Ibu Ismiati.

BAPENDA KOMIT PERANGI NARKOBA

Komitmen Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim tak hanya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam hal pembayaran pajak. Badan yang dipimpin oleh Dra. Hj. Ismiati M.Si ini juga dengan tegas menolak penyalahgunaan narkoba. Hal itu dibuktikan dengan pemeriksaan tes urine seluruh pegawai Bapenda Prov. Kaltim tanpa terkecuali pada Senin (15/5). Pemeriksaan ini merupakan langkah Pemprov Kaltim menghadirkan aparatur yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Hal ini juga menjadi salah satu program pemerintah provinsi lewat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov. Kaltim, sesuai dengan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Pemeriksaan dilakukan oleh perwakilan BNN Samarinda dan RSKD Atma Husada Mahakam, Samarinda.

TAHUN POLITIK TAK GOYANGKAN HARGA MINERBA


Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Kaltim Dra. Hj. Ismiati, M.Si mendampingi Wakil Gubernur Kaltim H. Hadi Mulyadi (kedua kanan) menghadiri Seminar Nasional “Prospek Penerimaan Negara dari Mineral, Batubara, dan Migas di Tahun Politik” di
Balai Sidang UI Depok, Jawa Barat, Senin (01/04/2019).

DEPOK – Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi didampingi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim H Wahyu Widhi Heranata dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Hj Ismiati, menghadiri Seminar Nasional “Prospek Penerimaan Negara dari Mineral, Batubara dan Migas di Tahun Politik” di Balai Sidang UI Depok, Jawa Barat, Senin (01/04/2019).

Seminar nasional ini terlaksana kerjasama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan Universitas Indonesia. Dalam rangka menyikapi pemeriksaan dengan tujuan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Hadi Mulyadi mengatakan Kaltim menjadi salah satu provinsi yang diundang pada seminar nasional ini karena memiliki wilayah tambang mineral, batubara dan migas (minyak dan gas). “Setelah seminar ini, kita akan segera menggelar rapat terbatas minerba di daerah. Guna menindaklanjuti rekomendasi dari seminar ini,” kata Hadi.

Hadir narasumber, anggota IV BPK RI Prof Rizal Djalil, Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Akademisi UI Prof Johny Wahyuadi, yang memaparkan sejumlah materi sesuai dengan bidang masing-masing. Turut hadir Rektor UI Muhammad Anis yang sekaligus membuka acara seminar.

Tampak pula kepala daerah yang wilayahnya memiliki tambang mineral, batubara dan migas, akademisi, ahli dan asosiasi pertambangan Indonesia serta perusahaan-perusahaan terkait.

Pada seminar tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan terus membangun optimisme terhadap dunia usaha sektor ESDM. Jonan menyebut, tahun 2019 yang disebut sebagai momen tahun politik diyakini tidak akan mempengaruhi harga komoditas minyak dan gas bumi (migas) juga komoditas mineral dan batubara (minerba).

“Tahun politk untuk Indonesia impact-nya ke harga hampir tidak ada. Trend internasional yang jelas mempengaruhi,” jelas Jonan di depan peserta

Jonan menguraikan, kondisi penerimaan negara pada tahun 2019 akan lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan pasar global, yaitu gejolak ekonomi dunia yang mengakibatkan fluktuasi harga komoditas migas dan minerba.

Begitu pula terjadi pada subsektor migas, permintaan (demand) dan penawaran (supply) menjadi faktor penentu utama dalam menggerakkan harga komoditas migas. “Walaupun ada perang ataupun produksi minyak di OPEC dipangkas, pada akhirnya demand-supply lah yang menentukan, demand terutama,” tegas Jonan.

Jonan menekankan bahwa stabilitas keamanan menjadi unsur penting dalam menjaga keseimbangan harga komoditas migas dan minerba ke depannya. Dengan begitu, kata dia, hal ini dapat menjamin ketersediaan dan distribusi komoditas ESDM untuk para investor. 

Di penghujung penjelasannya, Jonan menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik akan jauh lebih menentukan penerimaan negara ketimbang sekadar mengkorelasikan dengan tahun politik. “Yang lebih penting itu good governance sehingga pengelolaannya akan berkesinambungan dan lebih lama,” pungkas Jonan.

Sebagaimana diketahui, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor migas dan minerba di tahun 2018 meningkat tajam bahkan melampaui target. Migas menyumbang Rp163,4 triliun dari Rp86,5 triliun yang ditargetkan. Sementara Minerba sebesar Rp50 triliun dari Rp32,1 triliun.